Proses Perceraian Berdasarkan Hukum di Indonesia

Dalam pernikahan, perceraian adalah suatu peristiwa yang terkadang tak terhindarkan bagi pasangan yang sudah menikah, baik yang baru menikah maupun sudah lama menikah. Perceraian adalah salah satu alasan untuk membubarkan hubungan perkawinan di luar penyebab lainnya, yaitu kematian dan keputusan pengadilan, yang diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan. Dalam hal perceraian, Anda dapat membuat dan memutuskan apakah Anda memiliki alasan, baik dari suami dan istri.


Ketika melanjutkan atau mengajukan tuntutan hukum di pengadilan, baik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, sangat disarankan bahwa penggugat dan terdakwa didampingi oleh pengacara (pengacara). Selain membantu para pihak dalam proses, pengacara juga dapat mengembangkan dialog antara pihak-pihak yang akan bercerai sehubungan dengan perjanjian, seperti aset Gono Gini, tunjangan hidup, hak asuh anak, dan hal-hal penting lainnya.

Dasar hukum prosedur perceraian di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Berdasarkan hukum, adalah mungkin bagi salah satu pihak, masing-masing pasangan untuk mengajukan proses perceraian. Namun, ada perbedaan antara pengikut Islam dan Islam luar dalam masalah perceraian.
Pasangan Muslim bisa mendapatkan perceraian yang diawali dengan permohonan perceraian oleh pasangan atau proses perceraian oleh seorang istri yang terdaftar di pengadilan agama. Untuk pasangan non-Muslim, mereka dapat bercerai dengan mengajukan perceraian (baik suami dan istri) melalui pengadilan distrik.

Pengacara Perceraian pasangan Muslim

Pasangan Muslim yang ingin menceraikan salah satu dari mereka harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diterapkan berdasarkan Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, dalam proses perceraian berbasis KHI ada dua istilah, yaitu “perceraian perceraian” dan “perceraian perceraian”. Pasal 116 KHI menyatakan masalahnya: “Pengakhiran pernikahan karena perceraian dapat terjadi karena perceraian atau berdasarkan proses perceraian.”

Berdasarkan penjelasan pasal 14 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 9/1975, itu diatur sehubungan dengan perceraian, yaitu perceraian yang ditinggalkan suami di depan pengadilan sesuai dengan hukum Islam. Perceraian sesuai dengan Pasal 117 KHI adalah janji suami ke Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu alasan untuk membatalkan pernikahan.

Merujuk pada UU Perkawinan, PP 9/1975 dan KHI, yang menurutnya seorang suami Muslim yang menikah dengan Islam dan bermaksud menceraikan istrinya, pertama-tama mengajukan pemberitahuan tentang niat untuk menceraikan istrinya, diikuti dengan alasan. Pengumuman dikirim ke pengadilan agama, di mana ia memiliki tempat tinggalnya. Karena itu, sang suami meminta persidangan oleh Pengadilan Agama untuk tujuan ini.

Pengadilan agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan dan paling lama dalam 30 (tiga puluh) hari, akan memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan perceraian.

Hukum negara Indonesia hanya mengakui perceraian yang diajukan oleh suaminya di pengadilan agama. Perceraian dari pasangan di luar pengadilan agama hanya berlaku sesuai dengan hukum agama. Dalam artikel berjudul “Mengikuti hukum perceraian di luar pengadilan” (hukum online), Nasrulloh Nasution, S.H. menyatakan bahwa perceraian pasangan oleh pengadilan non-agama menentukan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan dan pasangan belum dilanggar secara hukum sebagaimana ditentukan oleh negara.

Selain perceraian, pasangan Muslim hanya dapat dibawa ke pengadilan agama, Pasal 115 KHI juga menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan setelah pengadilan agama mencoba dan berhasil merekonsiliasi kedua pihak. Ini dicapai melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

Merujuk pada UU Perkawinan, PP 9/1975 dan KHI, yang menurutnya seorang suami Muslim yang menikah dengan Islam dan bermaksud menceraikan istrinya, pertama-tama mengajukan pemberitahuan tentang niat untuk menceraikan istrinya, diikuti dengan alasan. Pengumuman dikirim ke pengadilan agama, di mana ia memiliki tempat tinggalnya. Karena itu, sang suami meminta persidangan oleh Pengadilan Agama untuk tujuan ini.

Pengadilan agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan dan paling lama dalam 30 (tiga puluh) hari, akan memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan perceraian.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*